Kasus perebutan lahan tambang batubara di kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin parah. Ini dipicu oleh banyaknya permasalahan yang dimulai dari konflik lahan dan kriminalisasi investasi yang diciptakan pengusaha batubara terkaya di Kalsel, berinisial HI.
“Jika tidak cepat diselesaikan, diduga kuat akan terjadi konflik SARA. Konflik SARA ini dikhawatirkan akan sengaja dibuat untuk menghilangkan permasalahan sebenarnya, yakni banyaknya kasus kriminalisasi, seperti pencaplokan lahan usaha batubara, pencaplokan lahan warga sekitar, dan kasus pembunuhan yang belum dituntaskan aparat kepolisian setempat,” kata Ketua Tetap Bidang Investasi Kadin untuk Kawasan Timur, M Solikin dihubungi wartawan, Senin (6/1).
Dikatakan bahwa semua kasus itu dibuat oleh HI yang tujuannya agar pokok permasalahan keresahan warga tidak terungkap. Seperti kriminalisasi pimpinan KUD Gajah Mada, PT Bara Citra Megah Persada, PT Satui Bara Tama dan CV Indos Sraya Putra.
“Masih ada lagi, dua kasus pembunuhan yang tidak tuntas, dan pengambilalihan lahan warga. Di mana warga yang ingin memtik hasil lahannya sendiri,diintimidasi oleh HI,” jelas dia lagi.
Atas hal itu, seperti yang sudah dilaporkan Solikin kepada DPR, anggota Komisi III dari Fraksi PPP Ahmad Yani mendesak Kapolda Kalsel, Brigjen Pol Syafruddin untuk mengusut semua permasalahan yang terjadi, khususnya masalah pembunuhan, kriminalisasi, intimidasi yang disebut-sebut dalam laporan diotaki oleh HI.
“Semuanya harus diungkap. Kasus pembunuhannya pun dibuka kembali. Sangat mustahil, 2 eksekutor yang terbukti membunuh hanya dihukum 3 dan 4 bulan. Kapolda juga jangan hanya bilang provokatornya ada di Jakarta. Jelas-jelas pengaduan warga Kalsel ke Komisi III, otak pelakunya ada di sana,” kata Yani yang dihubungi, Minggu (5/2) kemarin.
Politisi dari PPP ini pun mengingatkan, kasus yang terjadi di Kalsel jangan dianggap remeh, karena sampai detik ini Komisi III DPR, memantau terus kejadian di sana. Termasuk tindak-tanduk yang dilakukan HI beserta dengan oknum-oknum polisi dan petinggi Polri yang terlibat di dalamnya.
Sedang politisi perempuan dari PDI Perjuangan, Eva Kusama Sumdari juga mengingatkan oknum Polri untuk tidak bermain-main di Kalsel. Terlebih melakukan backing terhadap HI yang menyengsarakan rakyat.
Saat ini, lanjut politisi perempuan dari PDIP ini partainya sedang berupaya mendorong pembentukan Pansus tentang konflik Agraria di Kalsel. “Kami juga menyiapkan surat dukungan ijin moratorium, yang sudah dimintakan oleh Gubernur Kalsel. Pagi ini akan ada rapat internal soal Kalsel di Komisi 3,” kata Eva.
Soal masalah pembunuhan, kriminalisasi, dan intimidasi, Eva mendesak Kapolda Kalsel harus menyelesaikannya dengan benar. “Kalau Kapolda Kalsel yang saat ini tidak terlibat, tidak perlu takut dengan oknum petinggi atau mantan petinggi Polri yang terlibat. Tuntaskan semua kasus sesuai hukum yang berlaku,” pungkas anggota Komisi III DPR dari FPDIP itu.(ms)
Reply Post: Seruu
